Kerusuhan brutal di Nepal itu, dipicu oleh konsleting kebudayaan digital yang diatasi dengan keangkuhan kekuasaan. WhatsApp, TikTok, Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, X (Twitter), LinkedIn, Threads — total 26 platform diblokir, maksudnya menjaga stabilitas. Yang terjadi justru ledakan kemarahan publik. Gedung-gedung pemerintah dibakar, Menteri Keuangan diuber dan ditelanjangi sampai tercebur ke kali. Sejumlah menteri lainnya diserang, yang lain lagi buru-buru dievakuasi dengan helikopter. Mantan istri Perdana Menteri nyawanya tak terselamatkan. Sekarang hari Jumat, 12 September, Ki Dasiman membaca berita sudah 31 orang tewas dalam kerusuhan Nepal.

“Jangan-jangan beneran terinspirasi Indonesia,” kata Ki Dasiman.

Gen-Z Nepal ketika nonton YouTube, TikTok, Instagram, atau medsos lain yang menyiarkan rusuh dan bakar-bakaran di Jakarta serta beberapa daerah di akhir Agustus lalu, semangat memberi emoji jempol, juga ada yang menuliskan komentar: “Indonesia saja berani, masa kita tidak.” Lalu bendera One Piece berkibar, Kathmandu membara. Negeri ‘Atap Dunia Seribu Kuil’ itu diamuk api kemarahan rakyat.

“Wah, kita bisa dituduh sebagai provokatornya, melakukan penghasutan,” kata Ki Dasiman sambil membanting pantatnya di kursi depan teman-teman yang ngerumpi di Cinema Society.
“Kok bisa begitu?”
“Lha itu, Ferry Irwandi kena tuduhan penghasutan gara-gara getol main medsos. Nggak tanggung-tanggung, Bro, akan dipidanakan oleh tentara.”

Ki Dasiman, pria kampung yang urban di Jakarta, gayanya suka mengenakan dasi – makanya disebut Ki Dasiman. Itu julukan sebagai Lelaki Berdasi, seperti julukan Batman karena kostumnya mirip kelelawar, atau Superman karena punya kekuatan super. Teman-temannya yang kebanyakan para pengacara (pengangguran banyak acara) mengakui Ki Dasiman orang paling eksis—bertahan pada keberadaan digital – melalui medsos. Mungkin dia makhluk yang disebut Jürgen Habermas sebagai manusia satu dimensi, pikirannya direduksi menjadi konsumsi digital dan hidup dengan hiburan di sana. Di otaknya hanya ada like dan notifikasi.

“Berhentilah mengkriminalisasi karena unggahan medsos, apalagi memblokir TikTok. Atau kayak KPI melarang siaran live aksi unjuk rasa. Hari gini, Bro, jangan main-main dengan pembungkaman, pemberangusan, apalagi kriminalisasi,” gerutu Ki Dasiman. “Lawan Ente bukan Ferry Irwandi dan mereka yang setiap waktunya berselancar di medsos. Baju loreng dan senjata bisa menakut-nakuti musuh yang menjarah wilayah negara. Tetapi tak bisa meredam kebudayaan digital.”

Kata sosiolog Manuel Castells dalam The Rise of the Network Society (1996), kekuasaan hari ini berpindah ke medan jaringan komunikasi. Kekuasaan bukan lagi monopoli senjata atau modal, melainkan kemampuan mengatur arus informasi dan narasi. Karenanya, blokade digital sama saja memutus oksigen dari kehidupan sosial-politik.

Ki Dasiman sok memberi pelajaran kepada teman-temannya. Peristiwa Nepal, walau konon belajar dari kita, jangan juga kita berguru kepadanya. Jangan digugu dan ditiru ulang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau kita jadikan Nepal macam guru yang perlu digugu dan ditiru, maka brutalitasnya nanti tak sekadar murid kencing sambil berlari, melainkan rakyat kencing seantero negeri sehingga akan tersebar bau pesing (anyir, busuk, menyengat).

Medsos adalah ruang publik yang teritorialnya bersifat transnasional, melintasi nasionalisme, bahkan melampaui batas bumi – sampai di cloud (awan) bawah langit. Di sana berlangsung percakapan yang bebas dari dominasi negara maupun tekanan geopolitik global, termasuk nggak banyak terpengaruh oleh harga pulsa dan paket kuota, dolar melonjak atau rupiah anjlok. Ki Dasiman bisa pilih nggak makan seharian dibanding pulsa internetnya habis. Apalagi ditiadakan, diblokir, sama saja dengan melenyapkan hidupnya. Kehidupan yang terancam dilenyapkan, berpotensi menciptakan anarkisme, ledakan resistensi (protes, populisme, bahkan kekerasan).

Pemblokiran medsos tentu bukan tindakan berdiri sendiri, pastilah juga bukan khilaf, lalu selesai dengan minta maaf. Sebagaimana juga amuk massa, tidak cukup hanya dilihat sebagai kemarahan yang disebabkan karena TikTok nggak connect. Tekanan politik yang menghilangkan percakapan kritis, itu sumbu pemicunya, apalagi di saat ekonomi terpuruk, kondisi hidup sehari-hari semakin kritis, sementara kekuasaan semakin harus dikritisi.

“Mirip di Indonesia, man teman,” kata Ki Dasiman. “Nih lihat, di Nepal ada video pejabat yang joget-joget, hidup mewah bersama keluarganya, sementara banyak video yang menyampaikan keadaan rakyat makin sengsara dihimpit oleh ekonomi.”

Dalam kebudayaan digital, perut lapar masih bisa ditahan, tetapi ruang mengkonsumsi informasi, memproduksi aspirasi, dan juga sebagai hiburan – kalau diblokir – akan membuat kelaparan jadi terasa perih menyengat. Dalam situasi seperti itu, manusia punya kecenderungan kembali ke kebudayaan homo homini lupus, serigala memangsa serigala. Budaya yang rendah, saling memangsa.

Pembatasan ataupun larangan media sosial menjadi benturan antara simulasi, hiperrealitas, dengan akumulasi ketegangan sosial. Kekuasaan tak bisa mengatasinya dengan kekerasan, meskipun juga kekerasan yang menggantikan ekspresi dan aspirasi tak juga menyelesaikan masalah. Chaos terjadi.

Di sinilah pentingnya kita memahami: kebudayaan digital merupakan medan baru yang harus semakin dibuka sebagai ruang partisipasi, termasuk dalam aktivitas berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, ya keterbukaan di dalam kejujuran dan ketinggian moral. Kita tak bisa lagi bersembunyi, bahkan dalam hal-hal yang kemarin disebut privat sekalipun.

Negara berkewajiban menjaga agar perkembangan kebudayaan digital tidak kontraproduktif, tidak mendegradasi capaian kualitas kebudayaan itu sendiri. Kekuasaan yang korup, otoriter, penuh gaya pamer dan flexing, adalah produk dari budaya rendah di masa silam. Anda yang suka rakus, bermewah-mewah, flexing-flexing itu, sebenarnya kembali menjadi primitif.

Kompleksitas interaksi dalam kebudayaan digital kadang menimbulkan konsleting. Karena ini adalah kebudayaan baru. Tetapi banyak cara untuk mencegah tidak sampai menyebabkan kebakaran. Dulu di awal-awal ada program Listrik Masuk Desa, banyak warga kesetrum saat memasang antena, membersihkan bohlam, atau mencolokkan kulkas. Kalau itu dianggap instabilitas lalu listrik dimatikan, jadinya ya gelap gulita. Warga yang sudah meninggalkan petromak, strongking, damar, teplok, lentera, ublik, sentir, obor, dan jenis lampu minyak lainnya, menjadi gelap mata. ***