Nadiem Makarim diborgol dan mengenakan rompi pink. Beberapa hari sebelumnya, sejumlah Aktivis Demo digerebek aparat lalu digiring ke ruang tahanan. Nadiem dituduh korupsi dalam proyek pengadaan laptop. Sedangkan para aktivis dituduh melakukan penghasutan melalui laptop.

Laptop bukan sekadar benda. Tak hanya alat kerja. Laptop adalah titik atom – pusat kecil dari eksistensi yang menjadi bagian mendasar kehidupan modern sekarang ini. Sebuah ruang kebudayaan baru  – kebudayaan digital – yang tumbuh berkembang mengantarkan kecerdasan, tetapi juga distraksi kecemasan. Menjadi  paradok ‘cerdas-cemas’.

Nadiem ini lulusan Brown University dan Harvard Business School, Amerika Serikat, pendiri Gojek—perusahaan berbasis decacorn dalam ekosistem startup. Diamembawa kepiawaian budaya digitalnya ke ranah kekuasaan, menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan rezim Presiden Jokowi. Tahu persis bahwa laptop – dalam kebudayaan digital —  melekat dalam aktivitas belajar, bekerja, berkarya, berhibur, bermedia sosial, dan sebagainya.  

Ketika Nadiem diangkat menjadi menteri enam tahun lalu (Desember 2019), saya bikin tulisan satire ala ‘Animal Farm’nya George Orwell (1945)—bahwa dirinya yang imut laksana kelinci dari lantai marmer dan permadani keduniawian, akan terbawa menjadi kawanan pengerat sebangsa  marmut, hamster, tikus-tikus, yang menggerogoti roti, keju — harta negara. Saya temukan di satu media yang mengutip tulisan itu, silahkan baca. Terima kasih. https://thayyibah.com/2019/12/13/37556/kelinci/

Sekarang Nadiem Makarim menjadi tersangka korupsi – justru bersama dengan knowledge, skill, attitude, value (kecerdasannya) dalam dirinya. Pengetahuan tentang spesifikasi elemen motherboard, processor, GPU, RAM, CPU, dan entah apalagi namanya, dia paham, termasuk standar harga jika dibeli dengan uang negara untuk mencerdaskan bangsa.

Adapun para Aktivis Demo  yang ditangkap itu, kan mereka adalah generasi Milenial –TikTok, hari-harinya bertransformasi dalam budaya digital, mendapatkan kecerdasan untuk berbagai hal tadi – belajar, bekerja, berkarya, berhibur, bermedia sosial – kiranya seperti itu generasi baru yang ‘pendidikan dan kebudayaannya’ diotorisasi Nadiem Makarim. Pemerintah–   tempatnya berdarma bakti — dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan,  menyelenggarakan proyek  digitalisasi dalam berbagai aspek dan sektor.  Lha kok para Aktivis Demo itu sekarang digelandang aparat negara untuk dipenjarakan.

Jika ada peribahasa berbunyi Bapak kucing tiada, anak tikus bersorak-sorak, maka yang ini Bapak tikus masuk kurungan, anak-anak kucing masuk jebakan. Ada pun dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, boleh pinjam peribahasa di kampung: Pasar kobong,  kerene bubar (Pasarnya terbakar, para melarat kocar-kacir).

Setelah demokrasi dihidupkan melalui gerakan reformasi (1998) dan dunia meloncat-loncat ke dalam laju kebudayaan digital, sebenarnya kita cukup mendapatkan manfaat yang signifikan dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaannya. Anak-anak Indonesia terampil berbicara, berdebat, berargumentasi, mengekspresikan aspirasi. Termasuk yang terlihat di televisi, podcast, berbagai siaran audio-visual medsos. Acara pertunjukan omong (talkshow), telah mengorbitkan banyak sekali tokoh terkenal—menjadi politikus, selebritas, content creator dalam berbagai jenis produksi dan jasa. Mereka kita katakan sebagai putra-putri masa depan, menuju Indonesia Emas.

Dulu—sebelum reformasi—untuk mendapatkan narasumber yang lancar bicara di depan mikrofon dan kamera, sulitnya minta ampun. Kebanyakan orang, kalau diwawancarai, bicaranya belepotan, tergagap-gagap. Apalagi untuk bisa tampil menjadi penyiar, presenter, pemandu talkshow, dan semacamnya. Contoh populer untuk mendapat gambarannya, lihatlah Karni Ilyas yang ‘mewarisi’ tampilan gagap bicara namun cerdas sebagai Presiden Indonesia Lawyer Club (ILC).

Setelah transisi politik yang panjang terlewati —dengan segala dinamikanya—dari Orde Baru ke Orde Reformasi melalui rezim Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai mengerucut ke rezim Presiden SBY dengan dipilih langsung oleh rakyat, tiba-tiba pada fase tertentu kita memasuki pranata sosial yang stunting, kerdil,  gagap. Termasuk dalam menghadapi kebudayaan digital. Kecerdasan diikuti dengan kecemasan. Cemas berarti ada kemunduran kebudayaan—kontra pemajuan kebudayaan. Sedangkan kebudayaan adalah ‘hasil budidaya manusia dalam mengatasi persoalan-persoalan hidupnya untuk meraih kesejahteraan lahir-batin – kebahagiaan material dan spiritual – tanpa kecemasan.

Tetapi lihatlah juga wajah kita dalam menghadapi laju mutakhir kebudayaan digital bernama AI (Artificial Intelligence). Di satu sisi keponakan-keponakan riang gembira mendapatkan penularan kecerdasan darinya, di bagian lain paman-paman cemas menghadapinya.

Riwayat bangsa ini memperlihatkan, walaupun sering narsis sebagai pemilik budaya adiluhung, sesungguhnya adalah  bangsa yang adaptip, toleran, terbuka, kolaboratif, terhadap budaya  asing maupun budaya-budaya baru. Termasuk terhadap kebudayaan digital yang datangnya dari dunia, dari sebuah zaman. Kita menyambutnya dengan pikiran positip, dan memang begitulah mestinya, karena  kebudayaan dari mana pun adalah untuk peningkatan daya hidup agar manusia semakin bermartabat.   

Memasuki kebudayaan digital, kita pernah menjadi tulus ikhlas berpikir positif optimis—nothing to lose—merasa tidak ada kerugian di dalamnya, dalam ikut menjalani kehidupan politik — sebagai bagian yang kodrati dalam kebijakan hidup. Sehabis berkeringat dan berdarah-darah melintasi reformasi, lalu membanggakan capaian demokrasi, dengan pikiran positip nothing to lose , leha-leha euforia memuja dan menjadikan seorang bernama Joko Widodo dari Solo yang ‘bukan siapa-siapa’—dikenal pengusaha mebel—untuk menjadi pemimpin, dalam perspektif keren  supremasi sipil.

Orang ini menjadi Walikota, Gubernur, kemudian Presiden. Masyarakat Indonesia juga nothing to lose, ketika ada orang bernama Ahok—yang merepresentasikan suku dan agama minoritas—mendampingi Jokowi sebagai Wakil Gubernur Ibukota Jakarta. Kita nggak ngeh, lalai, lupa, atau entah apa, tatkala politik melakukan pengkhianatan dalam kebudayaan digital yang tumbuh bersemi.

Ingatkah bagaimana kita terpesona dan kagum pada pemanfaatan budaya digital untuk pencitraan gorong-gorong, blusukan, mobil Esemka, kesederhanaan, jualan martabak, dan sebagainya? Karena pencitraan itu, tokoh-tokoh reformasi memuji sanjung si pengusaha mebel,  para akademisi melakukan kajian ilmiah civil supremacy, pers menjulukinya A New Hope, oligarki antre menghimpun pembiayaan, Angkatan ’98 berderet sebagai relawan.

Yang terabaikan waktu itu, sesuatu yang bernama Etika. Moral. Akhlak.

Kebudayaan digital yang memberikan kecerdasan, sepertinya melepaskan diri dari konvensi moral klasik. Budi pekerti  dianggap jadul. Tata krama dianggap puritan. Semua yang berbau Orde Baru busuk dan hina.  Bahkan agama sebagai sumber etika dimoderasi, filsafat sebagai sumber kebijaksanaan  dijauhi.  Semangat perubahan – Sunatulah, Hamasa Lillah, Hijrah —  dijadikan frasa sinisme  terhadap keyakinan – termasuk bagaimana ayat-ayat kitab suci dianggap  mantera-mantera  dalam jualan  politik. Proses pencerdasan bangsa, ditelikung oleh politik untuk pembodohan massal.

Kita masih tenang-tenang tatkala budaya digital dimanipulasi penguasa melalui pembentukan staf khusus milenial atau apa namanya itu, buzzer-buzzer diternak, dan gema cloud pencitraan semakin masif menutupi penyelewengan pembangunan dan ugal-ugalannya politik yang menggerus etika tadi. Revolusi mental dikumandangkan lagi, mengulang seruan Bung Karno pada Agustus 1957 – masa ketika teori Karl Marx menjadi inspirasi perubahan kultural untuk melancarkan pembangunan dengan basis material – kerja, kerja, kerja.

Sempat ada alarm kuat, peringatan atas pengabaian etika dalam politik yang menjalari pranata sosial. Yaitu peristiwa  ‘mercon banting’ nggak disengaja, meletup dari pidato Ahok di Kepulauan Seribu tentang Al-Maidah —menyebarluas melalui media digital. Jutaan orang turun ke jalan mengusung Revolusi Akhlak.

Tetapi politik benar-benar kurang ajar. Mercon banting yang nggak sengaja itu dijadikan gorengan yang semakin membuat pranata sosial runyam. Terjadi polarisasi, perpecahan, muncul angkatan cebong-kampret, kodok-kadrun, politik identitas, radikalisme, khilafah, dan sebagainya. Bangsa Indonesia seakan terbagi antara yang Pancasila dan yang bukan, yang NKRI harga mati dengan yang NKRI tidak harga mati.  

Bukan negara agama. Ini negara hukum. Maka politisi melaksanakan dan memproduksi undang-undang sebagai hukum, dijadikan panglima, seraya memper-berhala-kan  elektabilitas. Bersamaan dengan itu, ada virus islamofobia dan ‘diktator  mayoritas’  menjadi godam ampuh memberangus suara moral.

Kecerdasan tanpa disertai etika, menuntun kita pada salah arah – bahkan bisa menjerumus ke pengetahuan sesat. Dalam kebudayaan digital, kita terombang-ambing banjirnya hoaks dari berbagai arah, baik yang diternak penguasa maupun yang mewabah di civil society.  

Masa itulah kebudayaan mengalami cacat, disabilitas—culture dysfunction – yang sekarang membuat kita menjadi ‘cerdas-cemas’.

Kebudayaan yang mestinya membebaskan, justru menjebak kita dalam gagap, linglung.  Kecerdasan tidak menuju kemajuan, tapi membawa pada kecemasan. Laptop Nadiem dan para aktivis itu, sementara ini, cukup menjadi metafora saja, untuk menggambarkan adanya ekosistem budaya  digital yang menguak kekurangajaran lanskap sosial-politik Indonesia. Nadiem dan para Aktivis Demo itu, serta banyak lainnya, menjadi pelaku sekaligus korban dalam transformasi kebudayaan digital.  ***