MENGAKHIRI bulan Agustus menuju September (2025) cerita pergolakan sosial-politik  tanah air ditandai dengan transisi tajam berupa  benturan mobilitas sosial vertikal di masyarakat. Penjarahan di rumah “crazy rich” Ahmad Sahroni, selebritas Eko Patrio, Uya Kuya, juga rumah kediaman sosialita Sri Mulyani.  Kalau film, ini memasuki alur action yang semakin seru. Dalam peristiwa nyata hari-hari ini, adalah konflik intens yang ngeri-ngeri mencemaskan.

Proses borjuasi memicu konflik kelas. Rakyat yang tercekik kemiskinan, menyerbu rumah orang-orang kaya yang semula ‘merepresentasikan’ wakil rakyat. Teori Karl Marx berlaku. Inilah konflik mendasar masyarakat dalam sistem kapitalis—antara kelas borjuis dengan  proletar— dipicu oleh ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya.

Ahmad Sahroni anggota DPR pernah dianggap simbol idola kerakyatan masyarakat Tanjung Priok melalui kegiatan-kegiatan sosial dan hiburan sebagai pembalap. Eko Patrio dan Uya Kuya adalah komedian yang representasinya dekat dengan bahasa rakyat. Berkat itu pula ketika nyalon menjadi anggota DPR, perolehan suara yang memilih sangat signifikan.

“Izin ya, Mas. Saya mengutip tulisan-tulisan Mas Akhlis untuk bahan lawakan saya,” kata Eko Patrio sekian tahun lalu.

Kala itu dia laris tampil di panggung dan televisi sebagai penghibur, saya rutin menulis kolom satire di Majalah Film yang menampilkan karakter proletar Ki Dasimun mengenakan dasi dalam obrolan warung tegal.

Sri Mulyani dulu adalah akademisi-intelektual yang nangis-nangis ketika rakyat Indonesia terjerat utang IMF.  Sekarang menjadi penguasa keuangan negara yang kaya-rayanya melewati ambang batas kenyang.

Banyak sudah yang mengingatkan, agar ‘revolusi mental’ yang menyuburkan transformasi dari kerakyatan menjadi arogansi kekuasaan — dari romantisme proletariat menjadi kemunafikan borjuis – segera dihentikan.  Karena,  walaupun komunisme dan marxisme kita haramkan, pada titik tertentu konstruksi sosial akan meletupkan pertentangan kelas – tanpa orang harus menghidupkan PKI atau memakai kaos bergambar palu- arit.  Peristiwa September 1965  sungguh telah menciptakan trauma tak sembuh-sembuh dalam sejarah bangsa ini.

Tetapi seruan semacam itu  dilawan dengung busser:  Bahasa rakyat ‘Awas PKI’ adalah hoaks. Mereka yang mengkritik secara akademis intelektual, distigma sebagai penyebar kebencian, kelompok sakit hati, tidak NKRI, anti-Pancasila, HTI, FPI, kaum radikal. Mereka dimiskinkan, dibungkam, dipenjarakan, dilibas!

Selama satu dekade kekuasaan rezim Presiden Jokowi, konstruksi sosial-politik menyuburkan terciptanya kesenjangan sosial- ekonomi yang semakin hari kian melebar. Dibungkus dalam pencitraan proletariat: Baju seharga limapuluh  ribu, celana berharga seratus  ribu, gorong-gorong, sawah berlumpur, bagi-bagi kaos, menebar bansos. Sementara akhirnya kita mendapat informasi tentang keluarganya yang bertransformasi menjadi borjuis politik dan ekonomi: Wakil presiden,  ketua partai, pengusaha multinasional, jet pribadi, roti mahal, rumah gaya kartel dengan perlindungan relawan-relawan dan dengung busser. Kebodohan dipelihara melalui bansos dan janji-janji Indonesia Emas. Silau kemegahan infrastruktur menutupi usaha-usaha kecil yang tersingkir, kemiskinan yang mencekik.

Oke. Itu kemarin. Sekarang rezim sudah berganti. Pak Jokowi menjadi orang biasa yang tetap blusukan demi rakyat. Suksesi kekuasaan sudah berlangsung, relatif aman terkendali. Rakyat memaafkan adanya penyelewengan konstitusi, kegelapan demokrasi, politik dinasti. Dalam kadar tertentu  bahkan tetap memegang budaya mikul duwur, mendem jero.

Eh, penggantinya  yang heroik dalam omon-omon, bukannya menghentikan laju pranata sosial yang ngeri-ngeri mencemaskan itu, malah berteriak-teriak: Hidup Jokowi! Keberlanjutan! Lanjutkan IKN! Sesekali sowan minta nasihat sebagai murid. Melanggengkan mental ‘dungu’ di masyarakat, dari skema bansos diganti makan bergizi gratis!  Sensasi mobil esemka ditukar berjuta perumahan gratis. Sensasi penyediaan jutaan lapangan kerja ditukar dengan sensasi koperasi di desa-desa.

Ada pun para relawan dan busser,  dijadikan menteri, wakil menteri, komisaris BUMN, dan sebagainya, difasilitasi utuk melanjutkan mobilisasi sosial vertical – bertransformasi dari semangat reformasi sipil menjadi gaya hidup militeristik dan borjuis. Dalam prosesi- transisi, mereka yang merepresentasikan sebagai wakil rakyat (DPR). dihimpun dalam koalisasi besar di parlemen tanpa menyisakan oposisi – penyeimbang kekuasaan.

Suburlah pranata sosial yang diwarnai pragmatisme dan  kemunafikan.  Rakyat yang sabar dan pemaaf,  untungnya punya daya tahan kuat menahan diri atas derita dan rasa sakit hati. Tetapi perut yang lapar, bukankah perihnya seperti digores oleh pecahan gelas-gelas kaca? Dan ketika dicekik oleh pungutan pajak bertubi-tubi, mereka menggeliat, mata membelalak.

Dalam mata terbelalak dan leher tercekik hampir mati,  mereka menyaksikan orang-orang di DPR berjoget-joget, gaji dan tunjangan mereka naik 100 juta lebih per-bulan, mulut mereka nyinyir mentolol-tololkan orang. Sebenarnya rakyat masih terukur dalam menyampaikan jeritannya. Eh, anak muda yang jadi tulang punggung keluarga agar tetap survive, malah dilindas mobil Brimob dalam ruang publik yang direkam lensa kamera. Menjadi spiral viral.

Peristiwa itu sepertinya menginjak garis merah kesabaran, setelah sekian lama ketidakadilan dipraktekkan dalam pelaksanaan hukum ‘teman dibebaskan dari hukuman inkrah tindak pidana, lawan dikriminalisasi tanpa sungkan-sungkan lagi, seraya korupsi tiada henti. Flexing-flexing, joget-joget, tari-menari. Masyarakat kelas menengah terjun menjadi kelas bawah, kelas bawah terjun menjadi pra-sejahtera, kelas pra-sejarah semakin tak punya duit – rekening mereka tidak aktif – diblokir oleh PPATK.  Dalam mata membelalak, rakyat menyaksikan kehidupan kelas atas yang kekayaannya nambah berlipat-lipat.

Nah, pada bulan Agustus, mereka yang lehernya tercekik dan matanya membelalak itu, merayakan kemerdekan Republik Indonesia – bukan dengan balap karung atau terima lemparan-lemparan kaos di IKN – melainkan sedang dalam ‘lomba bertahan hidup.” Kita menyaksikannya melalui video-video, menonton filmnya yang berkonten peristiwa nyata. Bukan film fiksi, bukan kemiripan dari  kenyataan.  Kita tahu, video adalah bagian dari yang kita sebut film –seni gambar hidup (moving image) yang dibuat melalui teknologi lensa, bisa disimpan dan dipertunjukkan. Ada scene-scene, shoot-shoot, episode demi episode, sequel demi sequel. Kita sedang menyaksikan transisi episode dari Agustus ke September. Dan saya sedang menulis resensinya.

Tanpa bermaksud spoiler, resensi  menduga bahwa konflik intens ngeri-ngeri mencemaskan akan berlanjut, memasuki episode-episode berikutnya. Hari ini (Minggu) sejumlah sekolah mengirim pesan ke siswa-siswa, bahwa Senin besok (1 September) pembelajaran dilakukan secara PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), SFH (Study From Home),  BDR (Belajar dari Rumah). Begitu juga perkantoran, ada yang memberlakukan WFH (Work From Home). Isu yang tumpang-tindih semakin berseliweran, bagaikan ilustrasi film horor. Endingnya belum kepikir.***