Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berlangsung 29 – 30 Agustus di Bekasi. Agenda utamanya, memilih Ketua Umum. Ini seperti memperebutkan warisan rumah tua bersejarah yang lapuk, saat banyak  penghuninya sudah ngelayap kesana kemari; ada yang keterusan di ruang rekreasi politik, ada yang  ngontrak di  tempat lain untuk berteduh, ada yang menjadi bohemian bagai penyair berdeklamasi puisi ‘ cintaku pada PWI takkan pudar’.  Ohya, ada juga yang berada di  ‘zone mapan kesejahteraan’  sebagai pensiunan.

Retorika kongres tentu gagah: Penyelamatan marwah organisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, profesionalisme pers sebagai pilar demokrasi,  kontrol sosial independen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

Mau cuek  ‘terserah sono deh’  tanpa comment kok rasanya norak juga. Mengingat PWI memiliki keterkaitan erat dengan sejarah negeri bahkan semenjak embrionya – tatkala PWI maupun Indonesia belum dibentuk. Saya kebetulan pernah menjadi pengurusnya di level grassroot, Koordinatoriat Musik (2 tahun) Ketua Seksi Film-Budaya PWI Jaya (8 tahun).

Pers Indonesia mencatat riwayat yang idelistik, kemuliaan perjuangan, kemartabatan bangsa, kehormatan sosok, integritas profesi. Terbentuk 1946 sebagai rumah perjuangan’ mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi ‘pilar keempat’ demokrasi negara yang diproklamasikan tahun sebelumnya. Sosok-sosok di barisan depan antara lain BM Diah, Sumanang, Sayuti Melik, Amir Sjarifuddin, Abdulmajid, S Tasrif, menyusul kemudian Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, ada juga Usmar Ismail yang tokoh perfilman itu.

Tanggal  terbentuk PWI, 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Gedung tempat pembentukannya yang dibangun Belanda pada tahun 1918 sebagai Societeit Sasana Soeka, pada tahun 1978 resmi dinamakan Monumen Pers Nasional.

Agar common sense kita tidak mati, dan don’t be stupid – kedunguan tidak berlanjut -kita sedikit rawat ingatan tentang waratwan dan pers kita.

Tirto Adhi Soerjo sebagai bapak pers modern Indonesia memperjuangkan kebangsaan dan anti-kolonialisme dengan medianya Medan Prijaji (1907).  Abdul Rivai sekitaran 1902-1907 menyuarakan perjuangan intelektual dan kebangsaan bumiputera melalui media Bintang Hindia (koran melayu 1902). Mas Marco Kartodikromo tahun 1930-an menyuarakan gagasan kemajuan bangsa, pendidikan, dan emansipasi melalui Saro Tomo dan Doenia Bergerak.  RM Tirto Djojosoediro dan  Ki Hadjar Dewantara mendirikan Indonesia Merdeka (1917) di Belanda sebagai alat perjuangan politik. Soetan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah Armijn Pane, bersama Sjahrir dan Mohammad Hatta, memperjuangan  kebudayaan nasional dan politik kebangsaan melalui Pedjangga Baroe (1933).

Sampai eranya BM Diah yang mendirikan Harian Merdeka (1945), Rosihan Anwar yang mendirikan Pedoman, Piet Karmel Ojong dan Jakob Oetama mendirikan Kompas (1965), Goenawan Mohammad, Yuslil Djalinus, Fikri Jufri yang membidani Tempo (1971), Harmoko yang mendirikan Pos Kota (1971) – masihlah semangat itu mengikuti alur nasab.

Lebih fokus, coba kita jenguk sosok Ketua-Ketua Umum PWI. Sjahbuddin Latif (1946–1950), ketua umum pertama, era PWI melekat dengan semangat revolusi kemerdekaan. BM Diah (1950–1954) menguatkan peran PWI dalam percaturan politik nasional pasca-revolusi. Rosihan Anwar (1954–1961)  membawa PWI ke arah lebih profesional, meski sering berhadapan dengan politik Orde Lama. Soeprapto Soedjono (1961–1968) menakhodai PWI di masa turbulensi politik Demokrasi Terpimpin. Harmoko (1968–1973 dan  1983-1993), Paran Tarigan (1973–1978), S Tasrif (1978–1983),  Paran Tarigan (1973–1978),  S Tasrif (1978–1983), membawa PWI dalam kolaborasi dengan pemerintah (Orde Baru) meski ujungnya setengah dihujat. Atmakusumah Astraatmadja (1988–1993) – Tarman Azzam (1993–2008) membawa PWI pada pemulihan independnsi dan penguatan jaringan organisasi pers.

Setelah era reformasi, saya ytidak perlu cerita, , karena dari sanalah awal dimulainya degradasi PWI serta pertikaian rebutan Rumah — yang semula mentereng sampai kemudian berangsur menjadi Lapuk.

Lalu kita bayangkan begini: Kira-kira, kandidat Ketua Umum yang berkompetisi dalam kongres 2025 di Bekasi itu, punya tanda-tanda garis nasab ideologi dengan tokoh tokoh yang saya sebut tadi? 

Gedung  Kominfo di Bekasi yang dipergunakan untuk kongres, kira-kira punya cipratan aura gedung  Societeit Sasana Soeka atau Monumen Pers Nasional di Solo itu. Atukah ‘jauh panggang dari api’ atau zonk.  

Begitulah cara kita ‘merasio’ dalam ‘ante mortem’ ini. Ulasan sebelum peristiwa berlangsung.

Walaupun saat ini PWI menjadi organisasi wartawan yang secara sosial politik masih punya posisi diperhitungkan dalam realitas pers nasional, namun paradigma terhadap pers nasional itu sendiri sekarang  sudah compang-camping – digerus netizen jurnalism dan media sosial digital.  Sedihnya, sejauh ini yang dikampanyekan PWI – termasuk dalam kongres – adalah paradigma lama yang ditransformasikan secara dangkal: Wacananya berputar-putar sekitaran regulasi, verifikasi, sertifikasi.  

Sedangkan pers, wartawan, juga organisasi-organisasnya, tumbuh dalam  pragmatisme yang tersedot ke magnit kekuasaan. Organisasi wartawan menjadi partisan. Sayangnya bukan patisipan berbasis ‘perjuangan, kemerdekaan, kontrol sosial yang i9ndependen’, melainkan terjerat pada hasrat untuk mendapatkan fasilitasi, duit anggaran, syukur-sukur sebagai batu loncatan menuju anggota komisioner, komisari, dan semacamnya, yang  bergaji puluhan juta dari uang negara.

Tidak mengherankan jika wajah PWI mutakhir bukannya keprihatinan pada kondisi sosial politik (nasional maupun global), melainkan cakar-cakaran level ‘kandang ternak’. Dualisme kepemimpinan, isu kasus korupsi ‘cashback’, terusirnya kantor dari Gedung Dewan Pers.

Jika ada keprihatinan, sebatas peran dan fungsi pers yang semakin kehilangan trust (kepercayaan) – ya karena sekarang zamannya ‘no vitral no justice’ lewat media sosial. Lalu, lagi-lagi, teriakannya, bukan focus pada pemulihan harkat wartawan dan pers, melainkan sibuk diskursus tentang verifikasi media pers atau bukan, seritifikasi kompetensi atau buzzer netisen,  ke Istana kala Peringatan Hari Pers atau tidak mendapat sponsor dari BUMN-BUMN.

Di Kongres PWI 2025 Bekasi, kandidat pertama adalah Akhmad Munir, direktur Utama LKBN Antara serta mantan Ketua PWI Jawa Timur. Didukung oleh ketua umum sebelumnya dan  pemilik suara hasil konsolidasi yang poyang-paying. Kandidat kedua Hendry Ch. Bangun,  Ketua Umum yang dipecat sebagai anggota PWI DKI Jakarta serta  dieliminir  jabatannya melalui KLB gara-gara skandal korupsi  “cashback“.

Komposisi dukungan menjelang kongres super imbang. Piye, Jal? Head to head. Dua hari ini,

Warga  PWI datang ke ajang kongres dalam situasi  polarisasi yang tajam, ketegangan dan kecemasan. Bukan oleh kemungkinan digerebeg Penguasa Belanda, Jepang, atau Ideologi Politik yang bertentangan, melain cemas dan tegang karena Pepesan Rumah Lapuk. Akankah bisa dikit-dikit direnovasi, sertifikatnya bisa dijadikan jaminan utang ke negara, ataukah akan semakin tidak mempunyai kegunaan dan kemanfaatan,  selain dijadikan situs obyek rekreasi atau museum ingatan.

Sebenarnya Kongres PWI di Bekasi bisa menjadi ujian atas etika – selain ketepatan ketepatan konstitusional kewartawanan dan pers – dengan menuntaskan masalah utama PWI saat ini — kasus korupsi, dualisme kepemimimpinan, dan pragmatisme partisan . Setidaknya tiga hal itu mendapatkan ruang diskursus serius, lalu dimunculkan etos kepemimpinan yang progresif radikal  independen.

Jika analisis berdasarkan wacana yang berkembang sepanjang persiapan, rasanya Kongres  berisiko hanya menjadi  ’halte’  formalitas,  tanpa  perubahan mendasar. Tidak akan membuat Rumah Lapuk menjadi Mentereng.***