Guru dianggap beban negara. Kiranya, murid-muridnya juga. Negara sempoyongan karena harus menanggung subsidi pendidikan sampai makan siang bergizi. Kasihan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dulu menangis di depan kamera televisi (1998) saat negeri ini terperangkap utang pada IMF. Dua setengah dekade kemudian, air mata itu berubah jadi senyum: “IMF dan World Bank memainkan peran penting menciptakan stabilitas global,” ujarnya pada Spring Meetings 2025. Yang bikin dia – mewakili negara – capek dan letih, karena negara terbebani oleh guru, dan mungkin banyak lainnya, selain pejabat-pejabat Kementerian Keuangan yang pada sudah kaya-raya dan sejahtera itu.

KH Ahmad Dahlan pernah berpesan kepada warga persyarikatan yang didirikannya: “Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup lewat Muhammadiyah.” Sebuah pesan yang bermakna bahwa anggota Muhammadiyah diharapkan berdedikasi dan berkontribusi pada organisasi, bukan mencari keuntungan pribadi dari organisasi. Sri Mulyani mungkin mengadopsi pesan itu: “Hidupilah negara, jangan mencari hidup lewat negara.”

Maka, bayar pajak setinggi-tingginya. Menyumbang sebanyak-banyaknya. Saweran sesering-seringnya. Jangan malah minta kenaikan gaji, upah, tukin (tunjangan kinerja), insentif, tantiem. Dan wahai rakyat, jangan juga menjadi beban negara – seperti guru-guru itu — dengan menagih bansos, subsidi, atau bantuan macam-macam itu. Negara bebannya sudah berat. APBN tekor, utang menumpuk, perlu membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), keliling dunia mengibarkan bendera merah putih sambil menyanyikan lagu kebangsaan, pesta selebriti menyambut tamu-tamu internasional, dan—jangan lupa—negara harus mensejahterakan penguasa, pejabat, aparat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif.

Entah dari perspektif ilmu apa, guru, murid, petani, buruh, rakyat miskin, menjadi beban negara. Berbeda dengan ratusan triliun untuk IKN, itu bukan beban negara, melainkan investasi masa depan. Dana buzzer yang tak pernah masuk laporan resmi APBN justru dianggap aset strategis. Negara merasa hebat dengan membayar pasukan digital untuk membuat trending topik daripada membayar guru agar hidup layak. Buzzer dipandang pahlawan karena bisa menciptakan stabilitas opini. Guru tetap dianggap pasak tak berguna, meski muridnya kelak jadi warga negara.

Sementara pejabat menikmati gaji jumbo plus tunjangan rumah, mobil, komunikasi, hingga tunjangan kehormatan. Guru honorer yang mengabdi puluhan tahun kadang gajinya kalah besar dari harga dasi pejabat. Jika guru disebut beban, pejabat seharusnya disebut meteor yang siap menghantam APBN.

Lalu datang jargon klasik: “subsidi salah sasaran.” Subsidi listrik salah sasaran, subsidi BBM salah sasaran, subsidi pendidikan salah sasaran. Aneh, yang selalu salah sasaran adalah subsidi-subsidi untuk rakyat. Tidak pernah ada istilah “anggaran pejabat salah sasaran” atau “proyek mercusuar salah sasaran.”  Rakyat menjadi beban, dipandang sebagau benalu pada pohon kekuasaan.

Para guru menjadi angka statistik. Murid menjadi proyek politik jangka pendek. Subsidi dianggap kesalahan, bansos dianggap beban, dan kritik dianggap ancaman. Sementara itu, utang luar negeri, dana buzzer, gaji pejabat, serta megaproyek mercusuar justru dipuji sebagai prestasi pembangunan.

Maka, dalam perspektif ini;  Semua yang bernafas di republik ini dianggap beban. Yang tidak beban adalah pejabat, kreditur, investor, oligarki.

Kalau begini cara pandangnya, solusi paling sederhana adalah meniadakan guru, membubarkan rakyat.  Maka negara akan ringan seperti balon gas. Tidak perlu ada subsidi, tidak perlu ada guru honorer yang merengek-rengek, tidak perlu ada  murid miskin. Sri Mulyani akan cantik sumringah melaporkan ke IMF dan World Bank: “Kami berhasil, beban kami nol persen.”   Indonesia Emas terwujud lebih cepat. ***